Public Speaking, Master of Ceremony
Public Speaking, Master of Ceremony
www.AlvinAdam.com

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Layanan Hukum di Muara Enim Tidak Melihat Latar Belakang dan ...

Posted by On 2:02 AM

Layanan Hukum di Muara Enim Tidak Melihat Latar Belakang dan ...

MUARAENIM, Penasumatera.co.id â€" Pemerintah Kabupaten Muara Enim Melalui Bagian Hukum Menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) 2017 berlangsung di Ballroom Griya Sintesa Muara Enim. (6/12/17) dihadiri oleh SKPD Tenaga pendidik dan undangan Dalam kabupaten Muara Enim.

Acara dibuka oleh Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar melalui Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat Drs M.Teguh Jaya MM.

Kepada Nara Sumber, Teguh Jaya menyapa Kepala Divisi pelayanan Hukum dan Ham Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sumsel . Sukamta SH MH dan Kepala Sub Bidang pemajuan Ham kantor wilayah kementerian hukum dan Ham Sumsel .Hamsir SH .Selamat Datang di Bumi Serasan Sekundang ungkapnya.

Hak Asasi Manusia a dalah separangkat hak manusia yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib di hormati.dan di lindungi oleh Hukum. Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Pada saat ini Pemerintah sudah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia Tahun 2015-2019 sebagai bentuk Penghormatan, Penguatan, Penegakan dan Pemenuhan Hak tanggung jawab dari Pemerintah untuk Masyarakat. Berdasarkan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Perlindungan khusus kepada kelompok masyarakat rentan termasuk fakir miskin sudah di implementasikan oleh Pemerintah Kebupaten Muara Enim dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kebupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Gratis, bantuan hukum tersebut di berikan kepada masyarakat miskin yang berada di Kebupaten Muara Enim.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang Hak Asasi Manusia dalam bentuk pemberian bantuan dilaksanakan tanpa memandang perbedaan manusia atas dasar agama, jenis kelamin, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, politik tertentu dalam mewujudkan keadilan dan persamaan di depan hukum Republik Indonesia yang di tuangkan dalam Nawacita.

Untuk itu Pemerintah menyempurnakan dan melaniutkan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusian (RANHAM) 2011-2014 dengan mengintegrasikan nilai~nilai keadilan, kemanusiaan dan inklusivitas kelompok rentan kedalam Satu Rencana Aksi Nasional Yaitu Rencana Aksi Nas ional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019.

“Untuk itu Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Bagian Hukum menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2017, memberikan pemahaman kepada Para Tenaga Pendidik Dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. pungkasnya. (ADV .Jazzi)

Sumber: Google News | Liputan 24 Muara Enim

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »