GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Pelayanan publik di Sumatera Selatan masuk kategori buruk

Pelayanan publik di Sumatera Selatan masuk kategori buruk

Merdeka > Peristiwa …

Pelayanan publik di Sumatera Selatan masuk kategori buruk

Merdeka > Peristiwa Pelayanan publik di Sumatera Selatan masuk kategori buruk Senin, 5 November 2018 20:28 Reporter : Irwanto Ombudsman Republik Indonesia. ©2017 Merdeka.com/Genan

Merdeka.com - Pelayanan publik di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan masih berada dalam kategori buruk. Kondisi ini terus berulang selama beberapa tahun dan tidak ada peningkatan.

BERITA TERKAI T
  • Tim SAR temukan 2 jenazah dari puing bangunan dihantam likuifaksi di Petobo
  • Parah, kelebihan kapasitas lapas di Kaltim dan Kaltara capai 400-700 persen
  • 13 Jenazah korban Lion Air kembali teridentifikasi, ini identitasnya

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah mengungkapkan, pihaknya baru melakukan penilaian kepatuhan penyelenggara layanan publik di beberapa kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan. Hasilnya mengejutkan, sebab mayoritas masih berada di kategori kuning dan merah.

"Untuk tahun ini diumumkan Desember nanti. Tapi penilaian tahun-tahun sebelumnya masih banyak yang kuning dan merah," ungkap Andrian, Senin (5/11).

Untuk kategori hijau hanya diraih Pemerintah Provinsi Sumsel, Kota Palembang dan Lubuklinggau. Kategori kuning diberikan kepada Kabupaten Ogan Komering Ilir, Lahat, dan Kota Prabumulih. Sedangkan kategori merah diberikan kepada Kabupaten Ogan Komering U lu.

"Untuk kategori kuning dan merah terjadi selama tiga hari berturut-turut, tidak ada perubahan atau peningkatan," ujarnya.

Menurut dia, penilaian kepatuhan ini menyasar ke setiap pelayanan publik. Pelayanan terburuk berada di tiga instansi, yakni pemerintah daerah, pertanahan, dan kepolisian.

"Semua instansi kita nilai, tapi yang banyak dilaporkan dan pelayanannya masih buruk di tiga lembaga itu," jelasnya.

Dia menambahkan, penilaian tersebut baru dilakukan dalam aspek fisik setiap instansi. Seperti kemudahan mendapatkan informasi, kelengkapan fasilitas secara umum, fasilitas bagi difabel, dan lainnya.

"Kalau fisiknya saja buruk, tentu pengaruhnya pelayanan aparaturnya juga. Dari situ kita bisa menilai sendiri," kata dia.

"Kami minta pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan publik, minimal sama dengan apa yang dilakukan perbankan. Untuk bank-bank sudah baik," tutupnya. [noe]

Topik berita Terkait:
  1. Ombudsman
  2. Palembang
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Pilpres 2019

  • 7 November, Bawaslu putuskan laporan iklan rekening Jokowi-Ma'ruf di koran

  • Yusril sebut Hotman Paris ditunjuk jadi pengacara Prabowo-Sandi

  • Yusril ungkap peran Erick Thohir atas keputusannya jadi pengacara Jokowi-Ma'ruf

Rekomendasi

Sumber: Berita Sumatera Selatan

No comments